Polemik Dana Publikasi, Ketua PWRI Mesuji Usul Anggaran 2025 Dihapus

MESUJI | Lampung.suara.com – Polemik terkait dana publikasi di Kabupaten Mesuji kembali mencuat di kalangan insan pers. Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Mesuji, Aan Setiawan, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Mesuji untuk tidak menganggarkan dana publikasi pada tahun 2025.

Aan menyebut, polemik tersebut dipicu oleh ketidakharmonisan antar wartawan dalam pembagian dana publikasi. Menurutnya, banyak pihak yang mementingkan keuntungan pribadi sehingga menimbulkan gesekan di antara sesama insan pers.

"Dari tahun 2015 hingga 2021, dana publikasi desa berjalan lancar tanpa masalah. Namun, sejak 2022 hingga 2024, masalah terus terjadi karena banyak yang berharap mendapatkan bagian lebih besar dari dana publikasi itu," ujar Aan, Rabu (25/12/2024).

Aan menilai kondisi ini menunjukkan kurangnya kebersamaan antar insan pers di Mesuji. Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Mesuji untuk tidak lagi mengalokasikan dana publikasi di tahun mendatang.

"Kita malu dengan kabupaten lain. Dana publikasi di Mesuji selalu menjadi pemicu keributan, tidak seperti sebelumnya yang berjalan lancar," tegas Aan.

Ia berharap keputusan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan keharmonisan dan profesionalisme di kalangan insan pers di Kabupaten Mesuji.(Ardi)